jump to navigation

Leasing yang Gunakan Debt Collector Nakal Siap-Siap Kena Sanksi Keras OJK 29 Juli, 2021

Posted by proud2ride in General.
Tags:
add a comment

Soal aksi debt collector nakal sudah menjadi PR besar di kalangan jasa keuangan saat ini. Meski telah diatur sedemikian rupa, debt collector tetap menjalankan cara-cara diluar aturan.

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan perusahaan pembiayaan yang menyalahgunakan jasa debt collector ini dalam menagih utang. Bila terbukti ada aturan yang dilanggar maka sanksi berat menanti perusahaan.

Ketegasan OJK ini disampaikan oleh juru bicara OJK Sekar Putih Djarot pada Kamis (29/7/2021). Kata sekarsanksi yang berlaku berupa peringatan, pembekuan usaha, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha bila menyalahgunakan jasa debt collector.

“OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha,” kata Sekar dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Selanjutnya ditegaskan, perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector yang telah memiliki Sertifikat Profesi. Dalam proses penagihan pun harus menaati peraturan perundang-undangan.

“Debitur juga harus memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban. Mereka harus menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran,” kata Sekar.

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Dalam hal ini adalah debt collector.

Dalam proses penagihan, debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen:
1. Kartu identitas
2. Sertifikat Profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di OJK
3. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
4. Bukti dokumen wanprestasi debitur
5. Salinan sertifikat jaminan fidusia

Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain:
1. Menggunakan cara ancaman
2. Melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan
3. Memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal

Nah, masih membandel gunakan jasa debt collectro nakal, siap-siap kena sanksi dari OJK.

Waspada! Debt Collector Rampas Kendaraan di Jalan Adalah Pelanggaran 24 April, 2021

Posted by proud2ride in lalu lintas.
Tags:
add a comment

Praktek debt collector yang mengambil paksa kendaraan di tengah jalan memang berkurang aksinya. Namun, tindakan ini masih tetap saja terjadi di beberapa lokasi. Padahal praktek ini telah dinyatakan terlarang.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kembali menegaskan bahwa tindakan debt collector yang merampas kendaraan di di jalan tidak dibenarkan oleh hukum. Debt collector dilarang asal mengambil barang dari tangan debitur.

Debt collector tidak berhak menyita barang, debt collector tidak berhak datang ke tempat untuk menyita barang walaupun barang itu sudah fidusia,” tegas Ketua Komisi BPKN Rolas Sitinjak di acara Ngabuburit Consumer Talks dikutip dari channel YouTube BPKN, Sabtu (24/4/2021).

Disebutkannya, sudah ada regulasi yang mengaturnya bahwasanya jika debt collector melakukan penagihan harus didampingi oleh polisi yang mempunyai surat tugas, jadi tidak bisa lagi sembarangan,

Regulasi yang dimaksud salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa bendang yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam aturan tersebut disebutkan kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Jadi tidak bisa sembarangan. 

Debt collector wajib didampingi penegak hukum yang membawa surat tugas bila hendak menyita barang debitur.

“Dulu itu tidak diatur jadi kita ndak heran mendengar bahwasanya ada tiba-tiba mobil dirampas tengah jalan oleh debt collector, ada motor, atau apa,” sambungnya.

Untuk itu, bila masyarakat masih menemui praktik seperti ini segera melaporkan hal ini kepada BPKN yang kini bisa lewat aplikasi BPKN 153.

“Sebagai lembaga negara BPKN menerima pengaduan, di aplikasi store 153, BPKN 153 bisa melakukan pengaduan,” imbuhnya.